Bakorluh Maluku - Pertanian Bakorluh Maluku - Perikanan Bakorluh Maluku - Kehutanan

BPBD Maluku Keluarkan Peringatan Dini Pelayaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku mengeluarkan peringatan dini atas aktivitas pelayaran di Maluku, sehubungan tinggi gelombang di sebagian besar perairan di provinsi ini mencapai empat meter.

Sekretaris BPBD Maluku, Kifly Wakano, di Ambon, Rabu (15/1) membenarkan bahwa peringatan dini telah dikeluarkan kepada para pengguna transportasi laut di Maluku agar waspada dan berhati-hati saat akan melakukan pelayaran terhitung 15–17 Januari 2014.

Dia menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pattimura Ambon, tinggi gelombang laut antara dua hingga tiga meter akan terjadi di perairan Laut Buru, Laut Seram, perairan Geser, Seram Bagian Timur (SBT), Selat Manipa (Maluku Tengah), perairan Kei, dan Laut Aru.

Sedangkan tinggi gelombang antara empat hingga enam meter terjadi di Laut Arafura, perairan Tanimbar, perairan Maluku tenggara barat (MTB), dan Maluku barat daya (MBD).

Sedangkan peringatan dini ancaman angin kencang di atas 30 kilometer per jam terjadi di Kepulauan Maluku tenggara barat dan Maluku barat daya.

Selain itu, hujan ringan hingga sedang akan terjadi di Pulau Ambon dan Pulau Seram yang meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Pulau Geser Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Pulau Banda (Maluku Tengah), Kepulauan Kei, Tanimbar, Aru, dan Pulau Kisar.

“Karena itu, kami mengimbau para penyedia dan pengguna jasa angkutan laut yang melayari perairan di atas untuk tidak memaksakan diri berlayar dalam kondisi gelombang tinggi, karena akan membahayakan keselamatan,” ujarnya mengingatkan lagi.

Tinggi gelombang yang rata-rata mencapai tiga hingga enam meter, ujar Kifly, akan sangat membahayakan baik untuk kapal rakyat maupun feri, sehingga warga diminta untuk tidak memaksakan diri melakukan pelayaran.

“Para penyedia jasa transportasi maupun masyarakat diminta selalu waspada cuaca dengan memperhatikan keselamatan, dan tidak memaksakan berlayar pada kondisi cuaca buruk,” kata Kifly lagi.

Pihak Administrator Pelabuhan (Adpel) juga diminta untuk tidak memberikan izin berlayar dalam kondisi cuaca yang ekstrem, untuk mencegah terjadi hal-hal tidak dinginkan dan menimbulkan korban jiwa.

Kifly menambahkan, peringatan tersebut telah diteruskan kepada pelaksana tugas Kepala BPBD pada sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku, agar segera mengambil langkah-langkah antisipasi.

Begitupula bupati dan wali kota setempat agar mengarahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis untuk mengawasi setiap perusahan jasa pelayaran terkait peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.

Saat ini, tinggi gelombang di perairan Maluku berdampak terhadap operasional kapal motor pelayaran (KMP) trayek Waipirit, Pulau Seram -Hunimua, Desa Liang, Pulau Ambon yang dibatasi frekuensi pelayarannya sejak Minggu (12/1) petang.

Pihak ASDP hanya mengizinkan jasa perhubungan antarpulau tersebut beroperasi dari pagi hingga siang hari, sekitar pukul 14.00 WIT.

Pembatasan tersebut berdampak menimbulkan antrean panjang kendaraan yang akan menyeberang, baik di pelabuhan Waipirit maupun Liang

PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI MALUKU

komisi2

UU Nomor 16 tentang sistem penyuluhan menjelaskan komisi penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan yang disebut komisi penyuluhan adalah kelembagaan independent yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi dan kab/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.  Sedangkan Tujuan dibentuknya Komisi penyuluhan yaitu untuk memberikan masukan kepada pemerintah provinsi maluku tentang segala sesuatu untuk penguatan dan kelancaran pelaksanaan pengembangan penyuluhan dan juga sebagai bahan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi yang diatur dengan peraturan gubernur dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian perikanan dan kehutanan provinsi maluku ke arah yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka pada hari Kamis 16 Mei 2013, bertempat di Hotel Imperial Inn – Ambon, Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku menyelenggarakan rapat koordinasi pembentukan Komisi Penyuluhan Provinsi Maluku.  Rapat ini dihadiri oleh sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Ambon, berbagai dinas teknis, ketua komisi B DPRD Maluku, perwakilan organisasi profesi, serta unsur terkait lainnya.

Ket gbr. dari kiri - kanan :  Ir. Abu Marasabessy, M.Si (Mantan Kasek. Bakorluh), Drs. Ahdar Sopalatu (Kasek. Bakorluh Maluku), dan Ir. Muis Syamsudin (Kabid. Kelembagaan pada Bakorluh Maluku)

Ket gbr. dari kiri – kanan : Ir. Abu Marasabessy, M.Si (Mantan Kasek. Bakorluh), Drs. Ahdar Sopalatu (Kasek. Bakorluh Maluku), dan Ir. Muis Syamsudin (Kabid. Kelembagaan pada Bakorluh Maluku)

Acara yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekretariat Bakorluh P2K Provinsi Maluku, Drs. Ahdar Sopalatu ini mendapat respon positif dari seluruh peserta.  Menurut Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku, Max Pentury bahwa Komisi B akan mendorong dan membeck up tugas-tugas komisi penyuluhan dan memperjuangkan peningkatan BOP dan peningkatan efektifitas kinerja penyuluh serta mendukung proses pembentukan komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku.  Sementara itu, menurut pakar pertanian Universitas Pattimura, Prof. Dr. Ir. Max Pattinama, Pembentukan komisi sangat penting terutama dalam peningkatan komunikasi dan peningkatkan kinerja penyuluh terutama pada penyuluh kontrak di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

Rapat yang diliputi semangat kekeluargaan ini berhasil memilih susunan pengurus inti Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut: (1) Prof. Dr. Ir. Max Pattinama (Ketua/pakar), (2) Drs. Ahdar Sopalatu (Ketua I/Kepala Sek.Bakorluh P2K Maluku), (3) Max Pentury (Ketua II/Ketua Komisi B DPRD Maluku),dan (4) Ir. Muis Syamsudin (Sekretaris Komisi Penyuluhan).

Di akhir rapat,  Kepala Sekretariat Bakorluh P2K Maluku Drs. Ahdar Sopalatu mengingatkan dan menegaskan kembali kepada pengurus Komisi Penyuluhan yang baru terpilih agar secepat mungkin Komisi Penyuluhan yang baru terbentuk memperjuangkan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Maluku tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan sebagai landasan yuridis keberadaannya sesuai yang diamanatkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2006 tentag sistem Penyuluhan…(Yudhistira)

 

Stabilkan Harga Daging Sapi, Pemerintah Gandeng Bulog

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah menggandeng Bulog untuk menstabilkan harga daging sapi yang saat ini bertengger di level Rp 90.000 per Kg.

Kebijakan itu dilakukan untuk menjaga kebutuhan bahan pokok yang berpotensi naik, jelang dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) serta Puasa dan Lebaran.

“Kami akan lakukan operasi pasar daging sapi untuk menjaga kenaikan harga pokok terkait inflasi, dan akan bekerja sama dengan Bulog dan Menteri Pertanian dengan menjaga ketersediaan pangan,” katanya di Jakarta, Senin (13/5/2013).

Mengenai potensi operasi pasar, Hatta menjelaskan, pergerakan harga daging sapi menunjukkan deflasi, pengecualian jika dibandingkan cabai merah dan bawang putih. “Harga daging masih ada potensi penurunan, ini yang kami coba jaga. Sedangkan cabai merah dan bawang putih masih tinggi,” tuturnya.

Potensi deflasi tampak dari penurunan harga daging sapi sebesar Rp 91.500 per kilogram,menjadi Rp 91.200 per kilogram. Penurunan ini menunjukkan kebutuhan pasokan yang mulai mencukupi, dan berusaha dijaga di Rp 70.000 hingga Rp 80.000 per kilogram.

“Kalau dua tahun lalu, harganya kan Rp 70 ribu per kilogram, ini yang coba kami atasi dengan operasi pangan ini. Mungkin di kisaran Rp 70.000 hingga Rp 80.000,” paparnya.

Mengenai besaran cadangan sapi yang akan ditentukan, Hatta menolak menjelaskan. Soal suplai Bulog, ia memerkirakan akan menyuplai sekitar 7 persen-10 persen dari kebutuhan pangan secara nasional. (Arif Wicaksono/Tribunnews)

Pemanasan Global Mengancam Separuh Spesies Tumbuhan di Bumi

PARIS, KOMPAS.com – Lebih dari separuh spesies tumbuhan dan sepertiga spesies hewan akan menciut tempat hidupnya pada tahun 2080 sebagai akibat pemanasan global. Demikian dinyatakan dalam sebuah studi yang diumumkan pada Minggu (12/5/2013).

Peneliti dari University of East Anglia yang melakukan studi meneliti 48.786 spesies hewan dan tumbuhan serta memprediksi bagaimana rentang habitatnya terpengaruh emisi karbon. Menurut riset, 55 persen tumbuhan dan 35 persen hewan akan menciut tempat hidupnya akibat pemanasan global.

Golongan makhluk hidup yang paling terancam adalah amfibi, tumbuhan dan reptil. Sementara, wilayah yang akan mengalami penurunan keanekaragaman hayati paling besar adalah Sahara di Afrika, Amerika Tengah, wilayah sekitar Amazon dan Australia.

Rachel Warren, pimpinan penelitian, mengungkapkan bahwa prediksi tersebut sudah menyertakan kemampuan migrasi hewan untuk tetap bertahan hidup. Namun, studi belum menyertakan faktor bencana alam terkait perubahan iklim yang bisa turut memperparah keadaan.

Warren mengatakan, gejala lain terkait perubahan iklim, seperti badai, kekeringan, banjir, dan hama bisa memperbesar dampak. Keanekaragaman tumbuhan  yang berkurang juga bisa memengaruhi ketahanan hewan.

“Keragaman hewan sendiri akan mengalami penurunan lebih dari prediksi kita karena kekurangan makanan akibat berkurangnya keragaman tumbuhan,” kata warren seperti dikutip AFP pada Minggu kemarin.

“Akan ada pula dampak tambahan bagi manusia karena spesies-spesies tersebut penting untuk pemurnian air dan udara, mengontrol banjir, siklus nutrisi dan dan eko turisme,” tambah Warren menjelaskan hasil studi yang dipublikasikan di jurnal Nature Climate Change ini.

Dengan emisi saat ini, ilmuwan memprediksi bahwa suhu Bumi akan naik sebesar 4 derajat Celsius pada tahun 2100. Berdasarkan skenario tersebutlah, Warren mengembangkan prediksi yang dipublikasikan di studi ini.

Menurut ilmuwan, bila emisi karbon memuncak pada tahun 2016 dan menurun 3-4 persen per tahun sesudahnya, suhu Bumi pada tahun 2100 akan meningkat  derajat Celsius. Hal ini akan mengurangi dampak pemanasan global hingga 60 persen.

Jika puncak emisi tertunda hingga tahun 2021 dan dikurangi 6 persen per tahun sesudahnya untuk mencapai target 2 derajat Celsius peningkatan suhu, usaha pengurangan emisi yang dibutuhkan akan jauh lebih besar.

Bila emisi memuncak pada tahun 2030 dan dikurangi 5 persen per tahun untuk mengurangi pemanasan hingga hanya 2,8 derajat Celsius, dampak berkurangnya rentang habitat akibat pemanasan global bisa dikurangi hingga 4 persen.

Peningkatan suhu Bumi sebenarnya diharapkan bisa dibatasi hingga hanya 2 derajat Celsius. Namun, negosiasi antarbangsa yang berlangsung lambat dan emisi yang terus meningkat membuat ilmuwan memprediksi bahwa peningkatan suhu Bumi bisa mencapai 3-4 derajat Celsius pada akhir abad ini.

Sumber : Kompas.com