Bakorluh Maluku - Pertanian Bakorluh Maluku - Perikanan Bakorluh Maluku - Kehutanan

TEMU KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PROVINSI TAHUN 2013

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku

 Wakil Gubernur Maluku

Prihatin Terhadap Kondisi ‘Penyuluh’ di Provinsi Maluku

 Bakorluh Promal. Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan  Kehutanan (SP3K) mengamanatkan  bahwa penyelanggaraan penyuluhan menjadi  kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam hal ini diwujudkan antara lain penyelenggaraan revitalisasi penyuluhan Pertanian berupa penataan kelembagaan, ketenagaan,  penyelenggaraan sarana dan prasarana sertapembiayaan penyuluhan. Agar revitalisasi penuluhan berjalan secara efektif perludilakukan identifikasi sumberdaya, program-program dan koordinasi secara baik antar instansi terkait bidang pertanian serta sinergi program antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam implementasinya Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku (Bakorluh Promal) menyelenggarakan Kegiatan Temu Koordinasidan Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2013 dengan tujuan:

  1. Memperkuat Pengembangan Penyuluhan Pertanian yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
  2. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemajuan usaha melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta failitasi;
  3. Memberikan kepastian hokum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar keseteraan gender berwawasan luas kedepan dan bertanggunggugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian yang berkelanjutan;
  4. Mensinkronisasi kegiatan-kegiatan penyuluhan antara instansi terkait baik Pusat dan Daerah.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Ir. Said Assegaf menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan parapeserta terkait suka duka yang dialami para ”penyuluh” di lapangan pada sela-sela acara pembukaan Temu Koordinasi dan Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Provinsi Tahun 2013 yang berlangsung di Hotel Imperial Ambon, Kamis 14-15Maret2013.

Peserta dalam kegiatan ini berasal dari 11 Kabupaten/Kota, Koordinator Penyuluh se-Kab/Kota, Penyuluh BPTP, KepalaB akorluh Promal, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan serta perwakilan UPTD Pusat dan Daerah serta Penyuluh Bakorluh Promal serta intansi terkait yang menangani penyuluhan dimana sejumlah pertanyaan disampaikan yang diwakili oleh peserta yang pada umumnya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan nasib penyuluh terutama dalam hal biaya operasional penyuluh yang tidak seimbang dengan kondisi luas wilayah kerja karena hanya bergantung pada dukungan dana operasional pusat, sarana-prasarana yang tidak memadai dan menurunnya kapasitas penyuluh secara kuantitas dan kualitas.  Selainitu, menurut para peserta, selama ini pemerintah daerah belum memberikan dukungan yang optimal terhadap penyelenggaraan penyuluhan di Maluku pada hal produksi dan produktifitas pelaku utama sangat bergantung pada peran penyuluh di lapangan.

Menurut Wakil Gubernur Maluku Ir. Said Assegaf, penyuluh di era Sentralisasi nasibnya lebih baik jika dibandingkan dengan Otonomi sekarang ini. Said Assegaf menjelaskan, di masas entralisasi, seluruh kegiatan penyuluhan di Provinsi Maluku dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan peran dari pada penyuluh sangat dirasakan keberhasilannya dalam mendukung program-program pemerintah. Olehnyaitu, Said Assegaf meminta kepada Kepala Sekretariat Bakorluh Maluku untuk menyikapi secara serius dan segera mengambil langkah-langkah strategis dengan melakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah, Bappeda dan sejumlah pihak terkait lainnya. “Masa Dokter kita bisa melakukan rekrutmen secara besar-besaran sementara penyuluh kita kesampingkan” seloroh Wakil Gubernur. Bila perlu kita tegur para Bupati dan Walikota apabila tidak memperhatikan nasib penyuluh, lanjut Said Assegaf.

Pada kesempatan yang sama pula hadir Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementrian Pertanian RI yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Diama Prasetyawati, M.Si, yang juga sebagai narasumber menyampaikan bahwa dalam mendukung program-program penyuluhan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pusat saja tetapi menjadi tanggung jawab pusat dan daerah, juga dalam hal pembiayaan penyuluhan harus merupakan sharring antara Pusatdan Daerah.

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada DPA SKPD Sekretariat Bakorluh Promal tahun anggaran 2013 ini telah berjalan dengan baik dan mendapat respon yang positif oleh Pemerintah Daerah yang oleh WakilGubernur Maluku segeramelakukan Koordinasi dengan Kepala Sekeretariat Bakorluh Promal dengan Ketua Bapeda Maluku dalam hal pembiayaan Penyuluhan di Provinsi Maluku. Juga diharapkan dengan selesainya penyelenggaraan kegiatan ini dapat lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat Maluku pada umumnya.

Dari kegiatan tersebut disepakati beberapar umusan/kesepakatan yang telah menjadi rekomendasi kepada pemerintah Daerah antara lain:

 

RUMUSAN

HASIL TEMU KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PROVINSI TAHUN 2013

 I. Kelembagaan

  1. Pemerintah provinsi menyurati Kab/Kota untuk menginisiasi pembentukkan badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai UU No 16 tahun 2006
  2. Bagi kab/kota yang kelembagaan penyuluhannya belum sesuai nomenklatur UU No 16 tahun 2006  tentang SP3K harus menyesuaikan
  3. Mendorong  pembentukkan “Komisi Penyuluhan” Provinsi dan Kab/Kota

II. Ketenagaan

  1. Membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk formasi pengangkatan penyuluh terutama pada kab/kota yang belum ada tenaga penyuluh seperti kab MBD, MTB, Kep. Aru, Kota Tual, Buru selatan, dan SBT
  2. Mengusulkan agar penyuluh honorer, THL-TBPP dan PPTK diangkat menjadi penyuluh PNS
  3. Perlu dibatasi alih jabatan fungsional penyuluh ke jabatan struktural
  4. Pegawai yang diangkat melalui formasi penyuluh untuk dikembalikan menjadi tenaga PNS penyuluh

III. SDM

  1. Balai Diklat Pertanian Waiheru sebagai Home base nya peningkatan kapasitas penyuluh di daerah maka perlu ditingkatkan  fungsinya dengan memperbanyak kegiatan diklat dan menambah tenaga widyaswara
  2. Penyuluh di Provinsi Maluku yang belum mengikuti latihan dasar masih cukup banyak. Padahal latihan dasar merupakan prasyarat utama (SIM) bagi PNS untuk diproses menjadi tenaga fungsional penyuluh. Untuk itu diusulkan agar pelaksanaan kegiatan latihan dasar penyuluh  menjadi skala prioritas untuk  dilaksanakan pada balai diklat  provinsi.
  3. Diperlukan dukungan nyata pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk  meningkatkan kapasitas penyuluh.
  4. Kegiatan diklat yang dilaksanakan harus mampu menjawab permasalahan yang dihadapi setiap kabupaten/kota

 IV. Sarana dan Prasarana

  1. Balai-balai penyuluhan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena  belum didukung oleh sarana-prasarana yang memadai seperti: penerangan/ sambungan listrik, peralatan kantor (perangkat komputer/ laptop, infocus)  dan mobiler
  2. Perlu pengadaan alat bantu penyuluhan seperti : Perangkat Alat Uji Tanah sawah (PUTS) dan Tanah Kering (PUTK), Soil tester, dan timbangan elektrik
  3. Peningkatan sarana-prasarana pendukung Balai Diklat Pertanian Waiheru, karena dipandang sudah tidak layak untuk melaksanakan kegiatan diklat

V. Pembiayaan

  1. Dukungan dana dari pemerintah provinsi dan kabuapaten kota untuk penguatan Kelembangaan, Ketenagaan, Peningkatan SDM dan Sarana-prasarana penyuluhan
  2. Pemerintah kabupaten/kota turut  memperhatikan honor 2 bulan dan BOP  THL-TBPP dan PPTK yang tidak ditampung oleh pemerintah pusat.
  3. Besaran BOP diupayakan untuk disesuaikan dengan kondisi wilayah masing – masing Kabupaten/Kota.

VI. Pelaksanaan Penyuluhan

Program – Program pemberdayaan masyarakat dari dinas teknis disarankan agar fungsi pendampingannya dilimpahkan kepada penyuluh melalui badan penyuluhan Kabupaten/Kota

Ambon, 15 Maret 2013

Hormat kami

TTD

 

Tim Perumus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampai ketemu di Temu Koordinasi tahun 2014.. Bravo Penyuluh, by Ricky Berhitu, S.Pi.

Leave a Reply